KitaBogor – Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak cukup hanya mengandalkan satu instansi. Pelaporan yang cepat, koordinasi antarlembaga, serta akses terhadap layanan perlindungan menjadi bagian penting untuk memastikan korban memperoleh bantuan sesuai kebutuhannya.
Isu tersebut menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bogor melalui kegiatan Pengkoordinasian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Sosial Tahun 2026 bertema “Koordinasi Lintas Sektor dalam Upaya Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Bogor”. Kegiatan berlangsung di New Ayuda Hotel, Cipayung, Selasa (13/10/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Pemkab Bogor mendorong penguatan kerja sama lintas sektor untuk menyamakan persepsi, meningkatkan kompetensi penanganan kasus, serta memperbaiki komunikasi dan pertukaran informasi antarinstansi.
Koordinasi juga diarahkan untuk membantu para pemangku kepentingan mengenali kasus di wilayah masing-masing dan merumuskan tindak lanjut secara terpadu.
Pelaporan Dini sebagai Langkah Awal Perlindungan
Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Achmadi, menekankan pentingnya pelaporan sesegera mungkin setelah kasus kekerasan diketahui agar kebutuhan perlindungan korban dapat segera ditangani.
“Pelaporan perlu dilakukan sesegera mungkin agar korban dapat memperoleh penanganan yang dibutuhkan,” ujarnya.
Pelaporan merupakan salah satu langkah awal untuk menghubungkan korban dengan pihak yang dapat memberikan bantuan. Namun, keberanian melapor juga perlu diikuti dengan penanganan yang memperhatikan keselamatan, kondisi, dan kebutuhan korban.
Lingkungan yang mendukung sangat penting agar korban maupun orang yang mengetahui suatu kasus tidak merasa sendirian ketika mencari pertolongan. Informasi yang disampaikan juga perlu ditangani secara hati-hati dengan tetap menghormati privasi dan keamanan pihak yang terdampak.
Koordinasi Lintas Sektor untuk Layanan yang Terpadu
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, dr. Dwi Susanty, menyampaikan bahwa koordinasi lintas sektor diperlukan untuk membangun pemahaman bersama dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
“Kita ingin meningkatkan kompetensi dan komunikasi antarinstansi, menyamakan persepsi dalam penanganan kasus, serta memperkuat koordinasi dan komitmen bersama,” kata Dwi.
Menurutnya, berbagi informasi dan temuan kasus dari berbagai wilayah diharapkan membantu proses penanganan agar lebih terpadu dan tepat sasaran.
Tindak lanjut koordinasi tersebut meliputi penguatan akses layanan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan jejaring koordinasi, serta pemenuhan sarana dan prasarana pendukung.
Hasil koordinasi juga diharapkan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan dan langkah penanganan secara berkelanjutan.
Perlindungan Membutuhkan Kerja Bersama
Perlindungan perempuan dan anak melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga perlindungan, tenaga layanan, hingga masyarakat. Masing-masing memiliki peran dalam mendukung proses penanganan sesuai kewenangan dan kebutuhan korban.
Koordinasi yang berjalan baik dapat membantu memperjelas alur rujukan, memperkuat komunikasi antarinstansi, dan mengurangi risiko korban harus menghadapi proses yang terpisah-pisah ketika mencari bantuan.
Di sisi masyarakat, kepedulian dapat diwujudkan dengan tidak mengabaikan tanda-tanda kekerasan, tidak menyalahkan korban, menjaga kerahasiaan informasi, serta membantu menghubungkan korban dengan layanan yang tepat.
Pemkab Bogor mengajak masyarakat untuk tidak takut melapor apabila mengalami, mengetahui, atau menyaksikan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Upaya mewujudkan lingkungan yang aman membutuhkan lebih dari sekadar komitmen. Keberanian mencari pertolongan perlu didukung layanan yang mudah dijangkau, koordinasi yang jelas, serta respons yang mengutamakan keselamatan dan pemulihan korban. (Mur)
