KitaBogor – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sepanjang 2026 mendapat sorotan Koalisi Indonesia Tanpa Polusi. Koalisi menilai persoalan karhutla tahun ini tidak hanya berkaitan dengan luas area terbakar, tetapi juga berdampak pada kualitas udara, kesehatan masyarakat, ekosistem gambut, serta ruang hidup masyarakat.
Berdasarkan data Sistem Pemantauan Karhutla (SiPongi) Kementerian Kehutanan, luas areal karhutla Indonesia sepanjang Januari hingga Juli 2026 mencapai 202.004,30 hektare. Angka tersebut meningkat 69 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025. Kementerian Kehutanan juga mencatat sekitar 57 persen luasan tersebut berada di kawasan hutan dan 43 persen di area penggunaan lain.
Dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (1/10), Koalisi Indonesia Tanpa Polusi menyebut kejadian karhutla tidak lagi hanya terkonsentrasi di Sumatra dan Kalimantan. Kebakaran juga dilaporkan muncul secara sporadis di Jawa, Bali-Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, hingga Tanah Papua.
Koalisi menyatakan kondisi kemarau panjang dan El Niño dengan intensitas kuat turut meningkatkan risiko kebakaran. Namun, mereka menilai faktor iklim perlu dilihat bersama persoalan tata kelola lahan, perizinan, serta kondisi ekosistem gambut yang mengalami degradasi.
Manajer Riset Pantau Gambut, Syafiq Gumilang, mengatakan data hotspot di kawasan Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) menunjukkan perlunya perhatian terhadap kondisi ekosistem gambut dan pengawasan wilayah konsesi.
“Angka yang kami temukan sangat mengkhawatirkan. Hingga pertengahan September 2026, tercatat sebanyak 139.978 hotspot tersebar di Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG),” ujar Syafiq.
Ia menyebut sekitar 30 persen atau kurang lebih 40.000 hotspot berada di area Hak Guna Usaha (HGU) dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).
Menurut Syafiq, data tersebut menjadi salah satu indikator yang perlu ditindaklanjuti melalui penguatan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah konsesi.
Dampak terhadap Kesehatan dan Kualitas Udara
Koalisi juga menyoroti dampak karhutla terhadap kesehatan masyarakat dan kualitas udara. Dalam konferensi pers tersebut, Koalisi menyebut data Kementerian Kesehatan mencatat 113.336 kasus ISPA di 63 kabupaten/kota terdampak, termasuk 26.545 kasus pada anak usia 0-5 tahun.
Sementara itu, data resmi Kementerian Kesehatan yang dipublikasikan pada akhir Agustus mencatat secara kumulatif 13.449 kasus ISPA di 63 kabupaten/kota pada tujuh provinsi terdampak hingga 27 Agustus 2026. Perbedaan angka tersebut perlu dilihat berdasarkan periode pembaruan data masing-masing.
Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Belgis Habiba, mengatakan pemantauan yang dilakukan pihaknya menunjukkan sumber asap dalam jumlah besar berada di Kalimantan dan Sumatra.
“Karhutla tahun ini adalah mesin pencetak polusi udara yang mematikan. Sepanjang Agustus-20 September 2026, kami mengidentifikasi 32.131 titik sumber asap di Kalimantan—sebagian besar di lanskap gambut—dan 894 titik di Sumatra,” kata Belgis.
Ia juga menyebut pergerakan asap terpantau melampaui wilayah sumber kebakaran dan bergerak menuju sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara.
Karhutla Meluas ke Wilayah Timur
Perhatian Koalisi tidak hanya tertuju pada Sumatra dan Kalimantan. Perluasan kejadian karhutla di wilayah timur Indonesia juga dinilai perlu mendapat perhatian, terutama karena sejumlah wilayah memiliki ekosistem dan ruang hidup masyarakat yang berbeda dari kawasan rawan karhutla selama ini.
Direktur WALHI Sulawesi Selatan, Muh Amin, mengatakan kejadian karhutla di sejumlah wilayah Sulawesi menunjukkan perlunya penguatan sistem pencegahan dan peringatan dini di daerah.
“Karhutla 2026 membuktikan bahwa krisis ini telah mengekspansi wilayah Sulawesi. Kami melihat kejadian sporadis di berbagai provinsi di Sulawesi yang tidak tertangani dengan maksimal,” ujarnya.
Menurut Muh Amin, perluasan kebakaran berpotensi mengancam ruang hidup masyarakat, kebun, dan sumber air.
Sementara itu, Risdian Kayang dari WALHI Maluku Utara menyoroti risiko terhadap biodiversitas dan penghidupan masyarakat kepulauan.
“Meluasnya karhutla hingga ke Maluku dan wilayah kepulauan timur lainnya adalah alarm bahaya. Hutan di wilayah kami memiliki daya dukung lingkungan yang sangat spesifik, dan ketika terbakar, ia langsung mengancam sumber pangan lokal masyarakat,” katanya.
Risdian juga menyoroti persoalan pembukaan lahan dan tumpang tindih izin konsesi yang menurutnya perlu menjadi bagian dari evaluasi tata kelola wilayah.
Koalisi Dorong Perubahan Tata Kelola
Koalisi Indonesia Tanpa Polusi mendesak pemerintah memperkuat penanganan karhutla dengan pendekatan pencegahan, bukan hanya pemadaman setelah kebakaran membesar.
Sejumlah langkah yang didorong meliputi transparansi data perizinan dan konsesi, penghentian perusakan ekosistem gambut, penegakan hukum terhadap pelanggaran terkait pembakaran lahan, serta perlindungan kesehatan masyarakat di wilayah yang terdampak polusi asap.
Pemerintah sendiri telah memperkuat langkah pengendalian karhutla melalui pemantauan hotspot, kesiapsiagaan, patroli, operasi pemadaman, serta penguatan kapasitas Manggala Agni. Kementerian Kehutanan juga menyatakan kondisi El Niño dan musim kemarau meningkatkan risiko karhutla pada 2026.
Dengan meningkatnya luasan kebakaran dan munculnya kejadian di berbagai wilayah, Koalisi menilai pengelolaan hutan, lahan gambut, perizinan, kualitas udara, dan perlindungan masyarakat perlu ditempatkan sebagai bagian dari satu rangkaian kebijakan penanganan karhutla.
Catatan Editor: Naskah ini merupakan pengolahan materi konferensi pers Koalisi Indonesia Tanpa Polusi yang diselenggarakan di Kedai Tjikini, Jakarta, Kamis, 1 Oktober 2026. (Hen)
