KitaBogor – Pemerintah Kabupaten Bogor di bawah kepemimpinan Bupati Bogor, Rudy Susmanto, berhasil melaksanakan uji coba digitalisasi bantuan sosial (bansos) yang mendapat apresiasi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI).
Pelaksanaan uji coba yang berlangsung di Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Selasa (23/6/2026), dinilai menjadi langkah strategis dalam mewujudkan sistem penyaluran bantuan sosial yang lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Direktur Jaminan Sosial Direktorat Jaminan Sosial Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI, Faisal, menyampaikan bahwa pelaksanaan uji coba terbatas perluasan digitalisasi bansos di Kabupaten Bogor berjalan dengan baik.
“Alhamdulillah, hari ini di Kabupaten Bogor kita bersama-sama menyaksikan pelaksanaan uji coba terbatas perluasan digitalisasi bantuan sosial. Di bawah koordinasi Korwil 2, Kabupaten Bogor telah berhasil menjalankan tahapan uji coba ini dengan baik,” ujar Faisal.
Menurut Faisal, tingginya partisipasi masyarakat dalam proses registrasi menjadi salah satu indikator keberhasilan program tersebut. Selain itu, para agen yang bertugas di lapangan turut berperan aktif membantu masyarakat dalam proses pendaftaran dan registrasi sehingga pelaksanaannya berjalan lebih efektif.
“Kami juga melihat antusiasme masyarakat yang sangat tinggi dalam mengikuti proses registrasi. Para agen yang terlibat turut berperan aktif membantu masyarakat dalam proses pendaftaran dan registrasi, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan lebih lancar,” katanya.
Kemensos RI juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Bogor, khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Yang mendukung proses aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi masyarakat.
Faisal menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pendamping sosial, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi digitalisasi bantuan sosial.
“Kami berharap melalui sistem yang lebih terbuka, transparan, dan berbasis digital ini. Akses masyarakat terhadap bantuan sosial dapat semakin mudah, tepat sasaran, dan akuntabel,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) Bapperida Kabupaten Bogor, Tika Mustika, menjelaskan. Bahwa keberhasilan uji coba tidak terlepas dari sinergi berbagai pihak, termasuk pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang menjadi agen awal dalam pelaksanaan digitalisasi bansos.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Bogor juga tengah menyiapkan perluasan jaringan agen. Untuk mempercepat proses registrasi dan penginputan data ke Portal Perlindungan Sosial (PerlinSos).
“Untuk tahap awal, para pendamping PKH menjadi agen pertama yang membantu pelaksanaan digitalisasi bantuan sosial di Kabupaten Bogor. Ke depan, kami akan mengusulkan penambahan agen dari unsur Kasi Kesra desa dan kelurahan, operator desa. Hingga para ketua kelompok masyarakat yang selama ini telah bekerja sama dengan para pendamping PKH,” jelas Tika.
Langkah tersebut dilakukan untuk memperluas jangkauan pelayanan sekaligus mempercepat proses pendataan masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial.
Di tingkat wilayah, Lurah Tengah Kecamatan Cibinong, Awan Sundapa, menyambut baik pelaksanaan uji coba digitalisasi bansos yang dilakukan di wilayahnya. Ia menilai sistem baru tersebut mampu meningkatkan transparansi dan objektivitas dalam proses penyaluran bantuan.
“Selama ini kami sering menerima keluhan dari masyarakat terkait bantuan sosial yang dianggap tidak tepat sasaran. Dengan sistem digitalisasi ini, proses pendataan dan verifikasi menjadi lebih transparan. Sehingga masyarakat yang benar-benar berhak dapat menerima bantuan sesuai ketentuan,” ujarnya.
Awan juga mengaku bangga Kelurahan Tengah dipilih sebagai lokasi pelaksanaan uji coba. Menurutnya, program ini menjadi peluang bagi masyarakat untuk mengenal sistem penyaluran bantuan yang lebih modern dan akuntabel.
Melalui uji coba digitalisasi bansos ini, Pemerintah Kabupaten Bogor bersama Kemensos RI terus mendorong transformasi layanan sosial berbasis teknologi. Agar bantuan dapat tersalurkan lebih cepat, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan masyarakat yang berhak menerima. (Mur)
