KitaBogor – Bupati Bogor Rudy Susmanto menunjukkan komitmennya dalam menampung dan mengawal aspirasi masyarakat terkait aktivitas pertambangan berizin di Kabupaten Bogor. Aspirasi tersebut akan diteruskan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai bagian dari upaya mencari solusi yang seimbang.
Hal ini disampaikan langsung saat Bupati Rudy Susmanto menemui ribuan warga yang menggelar aksi di Lapangan Tegar Beriman, Cibinong. Dalam kesempatan tersebut, ia hadir bersama Wakil Bupati, Ketua DPRD, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
Rudy mengapresiasi jalannya aksi yang berlangsung tertib dan penuh dialog. Menurutnya, penyampaian aspirasi secara damai menjadi bagian penting dalam proses demokrasi.
“Ini menunjukkan bahwa masyarakat menyampaikan aspirasi dengan cara yang santun dan konstruktif. Kami juga sudah berkomunikasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait evaluasi yang sedang berjalan,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah melakukan kajian terhadap sejumlah aktivitas pertambangan di wilayah tersebut. Pemerintah Kabupaten Bogor, kata Rudy, menghormati seluruh proses evaluasi yang sedang berlangsung.
Selain itu, ia juga menyoroti harapan masyarakat terdampak yang masih menunggu kepastian terkait bantuan sosial dari pemerintah provinsi.
“Masyarakat terdampak masih menantikan kejelasan mengenai kompensasi bantuan sosial,” tambahnya.
Dalam sistem pemerintahan berjenjang, Rudy menegaskan bahwa setiap tingkatan memiliki peran masing-masing. Pemerintah Kabupaten Bogor akan menjalankan kewenangan yang ada, sekaligus meneruskan aspirasi masyarakat ke tingkat provinsi.
Sebagai langkah konkret, Pemkab Bogor bersama DPRD juga tengah menyiapkan pembangunan jalur khusus tambang sebagai solusi jangka panjang. Proyek ini telah memasuki tahap penetapan lokasi dan diharapkan dapat berjalan sesuai target.
“Target kami, pada tahun 2026 pembebasan lahan bisa selesai, sehingga pembangunan dapat segera dimulai,” jelasnya.
Menurutnya, jalur khusus ini menjadi solusi agar aktivitas pertambangan tidak lagi mengganggu pengguna jalan umum.
Rudy juga menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah merespons isu ini dengan melakukan kajian bersama sejumlah perguruan tinggi. Ia berharap keputusan final dapat segera diambil agar ada kepastian bagi semua pihak.
Di sisi lain, ia menegaskan bahwa sektor pertambangan tetap memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah, terutama dalam penyediaan material konstruksi.
“Pembangunan membutuhkan ketersediaan material. Karena itu, solusi yang diambil harus mempertimbangkan semua aspek secara seimbang,” tutupnya. (Mur)
