KitaBogor – Republik Roma yang telah berdiri selama hampir lima abad mengalami arus balik sejarah ketika Julius Caesar dibunuh oleh sekelompok senator yang mengatasnamakan penyelamat republik. Di antara para pembunuh itu terdapat Marcus Junius Brutus, orang yang justru memiliki kedekatan personal dan politik dengan Caesar.
Konspirasi ini menarik bukan semata-mata karena Caesar dibunuh oleh orang dekatnya, melainkan karena pembunuhan tersebut memperlihatkan satu kenyataan politik yang terus berulang: ancaman dari dalam. Ancaman utama dan terbesar seorang penguasa tidak selalu datang dari lawan politik di luar kekuasaan, tetapi dari lingkaran dalam yang selama ini menikmati perlindungannya.
Penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, justru mengafirmasi sejarah tragis Brutus dan Caesar dua ribu tahun silam.
Brutus dan Politik Pengkhianatan
Caesar adalah seorang jenderal jenius sekaligus politisi populis. Setelah memenangkan perang saudara melawan faksi Pompeius Agung, ia mengonsolidasikan kekuasaan dan menyatakan dirinya sebagai dictator perpetuo atau diktator seumur hidup pada 44 SM.
Langkah tersebut membuat kalangan senator merasa kehilangan kendali atas Republik Roma. Di bawah koordinasi Gaius Cassius Longinus (mastermind), mereka membangun konspirasi pembunuhan. Brutus kemudian dilibatkan karena kedekatannya dengan Caesar. Ia bukan sekadar senator, melainkan orang yang memperoleh kepercayaan dan perlindungan politik dari Caesar meskipun pernah bersebarangan secara politik dengannya.
Pada 15 Maret 44 SM, sekitar 60 senator yang menamakan diri liberatores melaksanakan rencana pembunuhan di kompleks Teater Pompeius. Caesar ditikam sebanyak 23 kali. Menurut tradisi sejarah yang dipopulerkan William Shakespeare, Caesar mengucapkan, “Et tu, Brute” (Kau juga, Brutus), ketika melihat orang kepercayaannya ikut menyerang.
Ironisnya, para senator mengklaim pembunuhan itu sebagai tindakan penyelamatan republik. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Roma terjerumus ke dalam perang saudara, melahirkan kekuasaan triumvirat, dan akhirnya membuka jalan bagi berdirinya Kekaisaran Romawi di bawah Octavianus, yang kemudian bergelar Augustus.
Di sini terdapat pelajaran penting: sebuah konspirasi yang menggunakan bahasa penyelamatan negara belum tentu benar-benar bertujuan menyelamatkan negara. Bisa jadi, yang sedang diselamatkan adalah kepentingan dan privilese kelompok yang merasa kehilangan kekuasaan dan pengaruh akibat kebijakan politik yang tidak mereka sukai.
Listyo: Brutus Modern
Dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo memiliki dimensi politik yang jauh lebih serius daripada sekadar pelanggaran prosedur hukum.
Pada 3 November 2026, Bareskrim Polri mengumumkan penetapan Listyo Sigit dan dua perwira tinggi lainnya sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik. Kabareskrim Komjen Asep Safrudin mengungkapkan bahwa pada periode 2025–2026 sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa verifikasi dan tanpa keterkaitan dengan proses penegakan hukum.
Penyidik juga mengungkap dugaan penghapusan berkas hasil penyadapan pada Oktober 2026. Dalam penyidikan, polisi memeriksa 10 saksi dan tiga ahli serta menyita 11 telepon seluler, satu iPad, dan empat flashdisk. Presiden Prabowo disebut sebagai salah satu target penyadapan.
Jika dugaan tersebut terbukti di pengadilan, persoalannya bukan lagi sekadar penyalahgunaan perangkat intelijen, tetapi pengkhianatan terhadap mandat dan kepercayaan politik.
Caesar dibunuh menggunakan belati (pugio), sedangkan dalam perkara ini, instrumen yang dipersoalkan adalah teknologi penyadapan. Keduanya berbeda secara material, tetapi memiliki kemungkinan kesamaan secara filosofis: menggunakan akses yang diperoleh dari dalam lingkaran kekuasaan untuk menyerang orang yang memberikan kepercayaan.
Listyo pernah memperoleh kepercayaan politik dari Prabowo. Ia tetap berada dalam struktur pemerintahan setelah pergantian kekuasaan, bahkan dipercaya mengemban jabatan Kepala Staf Kepresidenan setelah meninggalkan posisi Kapolri. Apabila penyalahgunaan akses tersebut terbukti, kepercayaan itu justru berubah menjadi instrumen untuk mengawasi pemberinya.
Namun, ada persoalan yang lebih besar daripada hubungan personal keduanya: siapa sesungguhnya yang berkepentingan mempertahankan kekuasaan bayangan (deep state) di sekitar pemerintahan?
Membongkar Kekuasaan di Balik Kekuasaan
Niccolò Machiavelli dalam The Prince menjelaskan bahwa kekuasaan tidak hanya ditentukan oleh legitimasi formal, tetapi juga oleh kemampuan seorang penguasa mengendalikan kekuatan-kekuatan yang berada di sekelilingnya.
Dalam konteks pemerintahan Prabowo, persoalan ini menjadi penting. Seorang presiden memperoleh mandat melalui pemilihan umum. Tetapi tidak otomatis mewarisi seluruh kendali atas jaringan birokrasi, aparat, ekonomi politik, dan jejaring kepentingan yang telah terbentuk sebelum pemerintahannya.
Di sinilah kemungkinan munculnya deep state: jaringan kepentingan yang bekerja di luar kendali politik formal. Tetapi memiliki kemampuan memengaruhi keputusan negara.
Apabila terdapat pihak yang menggunakan aparat, teknologi, dan akses institusional untuk mengawasi presiden tanpa dasar hukum. Pertanyaan yang harus diajukan tidak boleh berhenti pada siapa operatornya. Harus ditelusuri siapa pemberi perintah, siapa penerima manfaat, dan kepentingan politik apa yang hendak dipertahankan.
Cassius dalam kisah Caesar merupakan gambaran tentang kemungkinan adanya arsitek konspirasi yang bekerja di balik figur-figur pelaksana. Karena itu, penyidikan perkara Listyo semestinya tidak berhenti pada rantai komando teknis. Tetapi, sampai sekarang, belum ada bukti terbuka yang cukup untuk menyimpulkan adanya mastermind politik di luar para tersangka yang telah diumumkan.
Presiden Prabowo juga perlu membaca persoalan ini secara lebih luas. Konsolidasi pemerintahan tidak cukup dilakukan melalui pergantian pejabat. Prabowo membutuhkan pembenahan institusi agar tidak ada lagi kekuatan yang merasa lebih berkuasa daripada mandat rakyat.
Soekarno pernah mengingatkan, “Jangan sekali-kali melupakan sejarah.” Sejarah Caesar mengajarkan bahwa penguasa dapat dikelilingi orang-orang yang tampak setia. Tetapi memiliki loyalitas politik ganda yang sesungguhnya tertuju kepada kepentingan lain di luar penguasa yang legitim.
Pada akhirnya, yang harus diselamatkan bukan sekadar kekuasaan Prabowo sebagai presiden. Melainkan kedaulatan negara dari penyalahgunaan kekuasaan oleh siapa pun yang masih merasa ingin berkuasa.
Sebab, dalam republik yang sehat, tidak boleh ada Brutus yang merasa memiliki hak untuk menikam pemimpinnya dari belakang. Dan tidak boleh ada Cassius yang bekerja dalam gelap untuk menentukan arah republik tanpa mandat rakyat. (Red)
Oleh: Arianto Zany Namang
(Analis Politik)
