KitaBogor – Arah kebijakan fiskal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memasuki babak baru setelah Purbaya Yudhi Sadewa diberhentikan dari jabatan Menteri Keuangan dan digantikan Suahasil Nazara, Senin (14/9/2026).
Presiden Prabowo melantik Suahasil di Istana Negara, Jakarta, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 97/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih dalam Sisa Masa Jabatan Periode Tahun 2024–2029.
Pergantian tersebut menarik perhatian karena berlangsung ketika Purbaya masih menjalankan agenda sebagai Menteri Keuangan. Pada hari yang sama, Purbaya diketahui menghadiri agenda kerja bersama DPD RI di Jakarta sebelum keputusan pergantian diumumkan.
Suahasil bukan nama baru di lingkungan Kementerian Keuangan. Sebelum dilantik sebagai Menteri Keuangan, ia menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan dan telah terlibat dalam pengelolaan kebijakan fiskal selama beberapa tahun.
Dengan pengalaman tersebut, Suahasil kini dituntut segera mengambil kendali atas pengelolaan fiskal tanpa waktu adaptasi yang panjang.
Tantangan Menjaga APBN
Tugas pertama Suahasil tidak ringan. Ia harus menjaga kredibilitas APBN, memastikan defisit tetap terkendali, sekaligus mempertahankan peran kebijakan fiskal sebagai salah satu penopang pertumbuhan ekonomi.
Posisi Menteri Keuangan juga strategis karena mencakup pengelolaan pendapatan negara, belanja, pembiayaan, perpajakan, hingga strategi menghadapi perubahan ekonomi global.
Karena itu, pergantian Menteri Keuangan tidak hanya menyangkut pergantian figur, tetapi juga menjadi perhatian bagi pelaku usaha dan pasar mengenai kesinambungan arah kebijakan pemerintah.
Warisan Kebijakan Purbaya
Selama sekitar satu tahun menjabat, Purbaya membawa sejumlah kebijakan yang menempatkan likuiditas dan pertumbuhan kredit sebagai salah satu perhatian utama.
Salah satunya adalah penempatan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun di bank-bank BUMN. Kebijakan tersebut ditujukan untuk menjaga likuiditas perbankan dan mendorong penyaluran kredit.
Menjelang akhir masa jabatannya, Purbaya bahkan memastikan penempatan dana Rp200 triliun tersebut diperpanjang hingga Juli 2027 agar perbankan memiliki ruang lebih panjang untuk menyalurkan kredit.
Selain itu, pada Agustus 2026 pemerintah juga menambah penempatan dana SAL sebesar Rp70 triliun sehingga total dana pemerintah yang berada di sistem perbankan BUMN disebut mendekati Rp400 triliun.
Kebijakan tersebut menjadi salah satu warisan yang kini harus dihadapi Suahasil. Pertanyaannya, apakah kebijakan tersebut akan diteruskan dengan pendekatan yang sama atau dievaluasi sesuai dengan kondisi fiskal dan ekonomi terbaru.
Suahasil dan Arah Fiskal Baru
Masuknya Suahasil membuka ruang bagi pemerintah untuk melakukan penyesuaian kebijakan fiskal tanpa harus memutus seluruh agenda yang telah berjalan.
Pengalamannya sebagai Wamenkeu menjadi modal penting untuk menjaga kesinambungan. Namun, pada saat yang sama, publik dan pasar akan melihat bagaimana Suahasil menerjemahkan arah pemerintahan Prabowo ke dalam kebijakan fiskal.
Keseimbangan menjadi kata kunci.
Di satu sisi, pemerintah membutuhkan belanja dan stimulus untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, ruang fiskal harus dijaga agar defisit, pembiayaan, dan beban anggaran tetap berada dalam batas yang kredibel.
Pasar Menanti Sinyal dari Menkeu Baru
Pergantian Menteri Keuangan juga menjadi perhatian pasar karena kebijakan fiskal memiliki hubungan erat dengan persepsi terhadap stabilitas ekonomi dan pengelolaan APBN.
Karena itu, langkah awal Suahasil akan menjadi sinyal penting mengenai arah kebijakan fiskal ke depan.
Pasar tidak hanya akan menunggu kebijakan baru, tetapi juga kepastian bahwa program yang sudah berjalan tetap memiliki kesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan secara fiskal.
Bukan Sekadar Pergantian Menteri
Pergantian Purbaya oleh Suahasil pada akhirnya bukan sekadar perubahan nama di kursi Menteri Keuangan.
Di baliknya terdapat tantangan untuk menjaga kesinambungan kebijakan, memperkuat kredibilitas APBN, mendorong pertumbuhan ekonomi, sekaligus mempertahankan kepercayaan pasar.
Bagi Purbaya, sekitar satu tahun masa jabatan akan menjadi bagian dari catatan perjalanan kebijakan fiskal pemerintahan Prabowo.
Sementara bagi Suahasil, pekerjaan baru saja dimulai.
Dengan pengalaman panjang di Kementerian Keuangan, ia kini menghadapi tugas untuk memastikan APBN tetap sehat sekaligus mampu menjawab kebutuhan ekonomi nasional.
Babak baru fiskal pemerintahan Prabowo pun dimulai. Ukuran keberhasilannya bukan hanya pada pergantian pejabat, tetapi pada seberapa efektif kebijakan fiskal mampu menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. (Hen)
