KitaBogor – Pemerintah Indonesia mengajak Rusia dan negara-negara kawasan Eurasia untuk memperkuat kerja sama strategis dalam pembangunan infrastruktur berketahanan iklim (climate-resilient infrastructure). Kolaborasi tersebut difokuskan pada pengembangan teknologi perlindungan pesisir, sistem peringatan dini bencana, hingga percepatan pembangunan infrastruktur hijau yang berkelanjutan.
Ajakan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, saat menjadi pembicara dalam sesi EAEU–ASEAN pada St. Petersburg International Economic Forum 2026 di St. Petersburg, Kamis (4/6/2026).
Dalam forum ekonomi internasional tersebut, Menko AHY menegaskan bahwa dunia saat ini menghadapi tantangan besar berupa ketidakpastian global dan dampak perubahan iklim yang semakin nyata. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur yang tangguh, keamanan energi, serta ketahanan pangan dan air harus menjadi prioritas utama yang dirancang secara terukur dan berkelanjutan.
Salah satu agenda strategis nasional yang saat ini tengah dipersiapkan Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Adalah pembangunan Giant Sea Wall atau Tanggul Laut Raksasa. Proyek tersebut dirancang sebagai bagian dari upaya perlindungan kawasan pesisir. Khususnya di wilayah Pantai Utara (Pantura) Pulau Jawa yang menghadapi ancaman banjir rob, penurunan muka tanah, dan dampak perubahan iklim lainnya.
“Indonesia sedang mematangkan rencana pembangunan Giant Sea Wall. Sebagai bagian dari agenda perlindungan pesisir yang lebih luas, utamanya di wilayah Pantura Jawa. Langkah ini bukan sekadar menghadirkan perlindungan fisik. Tetapi juga menjaga denyut nadi kehidupan masyarakat, melindungi mata pencaharian. Serta memastikan keberlanjutan ekosistem sosial dan ekonomi di kawasan pesisir,” ujar AHY.
Menurutnya, proyek perlindungan pesisir tersebut membuka peluang kolaborasi internasional yang luas dengan negara-negara anggota Eurasian Economic Union (EAEU). Indonesia membidik kerja sama pada berbagai sektor teknis, mulai dari rekayasa pesisir dan sistem penghalang laut, pengelolaan operasional dan pemeliharaan jangka panjang, riset bersama, hingga pengembangan sistem logistik berbasis teknologi dan transportasi rendah karbon.
Selain agenda perlindungan pesisir, AHY juga memaparkan tiga prioritas utama pembangunan infrastruktur nasional. Pertama, dekarbonisasi sektor transportasi guna mendukung target Net Zero Emissions. Kedua, penguatan konektivitas nasional melalui integrasi pelabuhan laut dan jaringan perkeretaapian strategis. Ketiga, peningkatan kapasitas mitigasi bencana akibat perubahan iklim seperti banjir, longsor, dan penurunan muka tanah.
AHY menegaskan bahwa tantangan global yang semakin kompleks tidak dapat diselesaikan secara sepihak. Oleh karena itu, kerja sama internasional yang konkret dan berorientasi pada hasil menjadi kebutuhan mendesak bagi seluruh negara.
“Mari menjadi generasi yang memilih kerja sama di atas fragmentasi, ketangguhan di atas kerentanan. Serta kemitraan jangka panjang di atas keuntungan jangka pendek. Kita perlu bergerak dari dialog menuju aksi, dari kerangka kerja menuju proyek nyata, dan dari komitmen menuju hasil,” pungkasnya.
Melalui forum SPIEF 2026, Indonesia kembali menegaskan komitmennya untuk membangun kemitraan global yang inklusif dan saling menguntungkan. Sekaligus memperkuat posisi sebagai negara yang aktif mendorong pembangunan berkelanjutan dan ketahanan iklim di kawasan maupun dunia. (Mur)
