KitaBogor – Upaya penegakan hukum di kawasan Puncak, khususnya terkait isu lingkungan dan dampak terhadap sektor wisata, menjadi topik utama dalam pertemuan antara seorang Menteri dengan perwakilan rakyat. Pertemuan ini dilakukan dalam rangka menindaklanjuti aspirasi warga Puncak yang kehilangan pekerjaan dan mengalami kesulitan ekonomi sebagai imbas dari kebijakan penertiban.
Dalam video yang beredar, Mulyadi Anggota DPR RI Franksi Gerindra menyampaikan hasil pertemuannya dengan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol.
Mulyadi menjelaskan bahwa aspirasi yang dibawa meliputi masalah warga yang kehilangan pekerjaan dan tantangan dalam pemenuhan ekonomi keluarga akibat langkah penertiban.
Penegakan Hukum untuk Masa Depan Puncak
Hanif Faisol menyampaikan bahwa langkah penegakan hukum yang dilakukan bertujuan untuk kebaikan Puncak sebagai warisan bagi anak cucu.
“Pak Menteri dengan sangat terbuka menyampaikan bahwa ini dalam upaya penegakan hukum untuk Puncak yang dititipkan dari anak cucu kita, supaya ke depan bisa lebih baik,” ujar Mulyadi.
Janji Dialog dan Perbaikan Sektor Wisata
Khusus bagi pelaku usaha yang bergerak di sektor wisata dan saat ini sedang dalam monitor oleh Kementerian Lingkungan Hidup, sang Menteri memberikan komitmen. Ia berjanji akan mengundang para pelaku sektor wisata tersebut untuk duduk bersama dan memperbaiki hal-hal yang menjadi masalah dan harus dibenahi.
Mulyadi itu mengapresiasi respons dari KLH dan berharap masyarakat Puncak dapat tenang.
“Terima kasih Pak Menteri, insyaallah masyarakat akan mendoakan Bapak, terutama warga Puncak saya kira tenang, tidak usah lagi bereaksi apa-apa, percayakan kepada saya dan Pak Menteri juga mengapresiasi saya sebagai wakil rakyat,” tuturnya.
Ia juga menyatakan akan meneruskan hasil pertemuan ini kepada Presiden dan pimpinan di DPR serta partai. Hasil pertemuan ini diharapkan membawa ketenangan bagi warga dan memberikan solusi konkret untuk memulihkan perekonomian warga yang terdampak tanpa mengesampingkan upaya pelestarian lingkungan di kawasan Puncak.
