KitaBogor – Indonesia Health Development Center (IHDC) resmi meluncurkan laporan publik bertajuk “Reinterpretasi Ideologi Kesehatan Indonesia: IHDC Model 2025” di Hotel Luwansa, Jakarta. Kajian ini menjadi gagasan strategis untuk memperkuat sistem kesehatan nasional agar berlandaskan keadilan sosial, kedaulatan rakyat, dan partisipasi publik.
Acara ini dipimpin oleh Prof. Nila F. Moeloek, inisiator dan Ketua Dewan Pembina IHDC sekaligus Menteri Kesehatan RI 2014–2019. Hadir pula perwakilan pemerintah, akademisi lintas disiplin, organisasi profesi kesehatan, media, dan komunitas masyarakat.
Prof. Nila menegaskan bahwa kesehatan bukan sekadar urusan teknis, tetapi persoalan ideologi. “Falsafah Pancasila harus hadir nyata dalam kebijakan kesehatan kita. Tanpa itu, sistem kesehatan tidak akan mampu menjawab tantangan globalisasi,” ujarnya.
Menurut Ketua Tim Peneliti IHDC Dr. Ray Wagiu Basrowi, kajian ini menghasilkan enam dimensi utama:
- Kedaulatan atas sumber daya kesehatan.
- Komunitas dan Solidaritas untuk memperkuat gotong royong.
- Kesetaraan layanan bagi kelompok rentan.
- Ekonomi dan Pembiayaan adil dan berkelanjutan.
- Pendidikan dan Promosi Kesehatan untuk literasi masyarakat.
- Tata Kelola yang transparan, responsif, dan berbasis teknologi.
Seluruh dimensi tersebut diikat oleh roh utama, yaitu partisipasi rakyat. “Rakyat harus menjadi pemilik sistem kesehatan, bukan sekadar pengguna,” tambah Prof. Nila.
Kajian ini juga menegaskan bahwa Pancasila adalah fondasi paling tepat dalam membangun sistem kesehatan berbasis keadilan substantif. Para pakar yang terlibat, seperti Prof. Semiarto Aji Purwanto, Djarot Dimas, SH, MH, dan Prof. Ascobat Gani, menekankan pentingnya keberpihakan pada kelompok rentan.
IHDC menutup peluncuran dengan menyerahkan Executive Summary Blueprint Ideologi Kesehatan IHDC Model 2025 kepada pemerintah, akademisi, dan media. IHDC berkomitmen melanjutkan kajian ini melalui publikasi ilmiah, forum diskusi, serta kampanye edukasi publik.
