KitaBogor – Bupati Bogor, Rudy Susmanto, bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta jajaran perangkat dinas terkait, mengikuti rapat koordinasi (rakor) secara virtual melalui Zoom bersama Menteri Dalam Negeri, Selasa (2/8/2025). Rakor yang berlangsung di Ruang Soekarno Hatta, Pendopo Bupati Bogor, ini juga turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan serta Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan.
Rapat tersebut membahas perkembangan kondisi terkini di daerah sekaligus merumuskan strategi pengendalian inflasi nasional tahun 2025. Pemerintah pusat menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam menjaga stabilitas harga pangan, meningkatkan daya beli masyarakat, serta mendorong ketahanan ekonomi di tengah dinamika global.
Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor siap menindaklanjuti arahan pemerintah pusat dengan langkah-langkah konkret di lapangan. Menurutnya, pengendalian inflasi bukan hanya menjadi tanggung jawab pusat, tetapi juga harus dijalankan secara kolaboratif dengan melibatkan seluruh perangkat daerah hingga pemerintah desa.
“Kami akan memperkuat koordinasi lintas sektor, khususnya dalam menjaga ketersediaan dan distribusi bahan pangan, serta memastikan harga kebutuhan pokok tetap stabil dan terjangkau bagi masyarakat,” ujar Rudy Susmanto.
Lebih lanjut, Bupati menekankan perlunya langkah preventif melalui pemantauan harga secara rutin di pasar tradisional maupun modern, memperkuat cadangan pangan lokal, serta mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam mendukung distribusi logistik.
Selain itu, upaya pemberdayaan petani dan pelaku UMKM lokal juga menjadi fokus agar rantai pasok pangan lebih efisien dan mampu mengurangi ketergantungan terhadap pasokan luar daerah. “Pengendalian inflasi harus dibarengi dengan pemberdayaan masyarakat agar pertumbuhan ekonomi tetap berjalan dan kesejahteraan warga Bogor meningkat,” tambahnya.
Rakor ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi setiap daerah, termasuk Kabupaten Bogor, untuk lebih adaptif dalam menghadapi tantangan ekonomi sekaligus memastikan target pembangunan daerah selaras dengan kebijakan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
