KitaBogor – Sejumlah 19 belas Camat di wilayah Barat maupun timur Kabupaten Bogor tidak hadir dalam acara sarasehan tata kelola wilayah perkotaan sebagai persiapan Daerah Otonomi Baru (DOB) Bogor Barat dan Bogor Timur.
Hanya Dua Camat yakni Camat Cigudeg, untuk wilayah Bogor Barat dan Camat Jonggol, untuk wilayah Bogor Timur.
Pengamat politik dan kebijakan publik Yusfitriadi yang menjadi salah satu narasumber sarasehan yang diadakan Bappeda Litbang pun menyayangkan ketidakhadiran atau mangkirnya 19 Camat tersebut.
Apalagi acara yang juga menghadirkan Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) sebagai konsultan itu memiliki arti strategis untuk pembangunan wilayah Kabupaten Bogor wilayah Barat dan wilayah Timur.
‘’Kalau saya sih melihat mereka tidak terlalu berkepentingan dengan pemekaran atau DOB Bogor Barat dan Bogor Timur, mereka hanya berkepentingan dengan jabatannya sebagai Camat,” kata Yusfitriadi kepada wartawan, Kamis, 30 Oktober 2025.
Yusfitriadi menerangkan, kenapa para Camat harus repot-repot menjadi supporting pemekaran? Jabatan sudah diapatkan oleh mereka.
“Para Camat di wilayah Barat dan Timur kemungkinan setelah tidak hadir pada acara sarasehan hari ini akan menjadi pahlawan kesiangan, jika nanti pemekaran DOB Bogor Barat dan Bogor Timur terwujud,” terang pendiri Lembaga Study Visi Nusantara Maju tersebut.
Sementara itu, Ketua Komite Persiapan Pemekaran Kabupaten Bogor Barat (KPPKBB) Yana Nurheryana menerangkan jika para Camat sepertinya sudah menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah dan diyakini siap mengikuti semua kebijakan terkait pemekaran wilayah barat dan timur.’
’Ini dibuktikan mereka tidak mbalelo pada putusan pimpinannya di Cibinong,’’ terang Yana Nurheryana.
Meski begitu, Yana berharap, para Camat, nantinya selalu mengkomunikasikan dan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait perkembangan terbaru rencana pemekaran daerah.
“Para Camat yang tidak hadir harus membuktikan dukungannya terhadap pemekaran DOB Bogor Barat dan Bogor Timur, caranya selalu mengkomunikasikan dan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait perkembangan rencana pemekaran daerah,” harapnya.
