KitaBogor – Pemerintah Kabupaten Bogor terus menunjukkan komitmennya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan profesional. Hal itu terlihat saat Rudy Susmanto menggelar rapat koordinasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi di Aula Soekarno-Hatta, Kantor Inspektorat Kabupaten Bogor, Selasa (12/5/2026).
Dalam rakor tersebut, Rudy Susmanto didampingi Ajat Rochmat Jatnika serta Arif Rahman. Sementara dari pihak KPK hadir langsung Bahtiar Ujang Purnama bersama jajaran.
Pertemuan ini membahas berbagai hal strategis terkait penguatan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bogor. Mulai dari reformasi birokrasi, optimalisasi pelayanan publik, pengelolaan aset dan keuangan daerah, hingga penguatan sistem pengawasan internal.
Bagi Pemkab Bogor, sinergi dengan KPK menjadi langkah penting agar pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan tetap sesuai aturan hukum yang berlaku.
Rudy Susmanto menegaskan, tantangan pembangunan di Kabupaten Bogor yang sangat luas membutuhkan sistem pengawasan dan tata kelola yang kuat agar setiap program benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
“Kami menyadari tantangan pembangunan Kabupaten Bogor sangat besar. Karena itu kami membutuhkan pendampingan, arahan, dan masukan agar seluruh kebijakan dan program pembangunan berjalan sesuai aturan,” ujar Rudy.
Ia juga menekankan pentingnya budaya kerja yang mengedepankan integritas, transparansi, dan akuntabilitas di seluruh perangkat daerah.
Menurut Rudy, pengawasan yang baik akan membantu memastikan setiap program pembangunan berjalan tepat sasaran. Dan terhindar dari berbagai potensi persoalan hukum.
Sementara itu, Direktur Korsup Wilayah II KPK, Bahtiar Ujang Purnama, mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Bogor yang terus berupaya memperkuat sistem pengawasan dan tata kelola pemerintahan.
Menurutnya, penguatan perencanaan, koordinasi antar perangkat daerah, hingga pengawasan internal menjadi kunci penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
“Kami berharap sinergi antara Pemerintah Kabupaten Bogor dan KPK dapat terus diperkuat. Sehingga seluruh program pembangunan berjalan efektif, tepat sasaran, dan terhindar dari potensi permasalahan hukum,” jelas Bahtiar.
Melalui rakor ini, Pemkab Bogor berharap kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan dapat semakin baik. Demi mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berpihak pada kepentingan masyarakat. (Mur)
