Pemerintah dan pemimpin dunia usaha Indonesia menegaskan komitmen memperkuat praktik bisnis yang bertanggung jawab serta penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) sebagai fondasi pembangunan ekonomi berkelanjutan dan inklusif.
KitaBogor – Komitmen tersebut ditegaskan melalui penandatanganan Deklarasi Komitmen Bersama Pemerintah–Pelaku Usaha tentang Bisnis dan HAM yang digelar di Jakarta, 12 Februari. Inisiatif ini mendapat dukungan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) dan menjadi langkah strategis untuk memastikan aktivitas bisnis nasional sejalan dengan prinsip kerja layak, perlindungan tenaga kerja, serta standar HAM global.
Deklarasi ditandatangani oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Ketenagakerjaan, Ketua APINDO, dan Ketua KADIN Indonesia. Kesepakatan tersebut menandai kesamaan visi bahwa pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya mengejar investasi dan produktivitas, tetapi juga harus menjamin keberlanjutan sosial serta perlindungan hak pekerja di seluruh rantai pasok.
Melalui empat pilar utama, pemerintah dan dunia usaha berkomitmen mengintegrasikan HAM ke dalam praktik Responsible Business Conduct (RBC), mendorong perusahaan menerapkan standar nasional dan internasional, memperkuat kepatuhan ketenagakerjaan, serta mempercepat uji tuntas HAM (Human Rights Due Diligence/HRDD) melalui dialog sosial dan mekanisme bipartit di tingkat perusahaan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan bahwa inisiatif ini penting untuk menjaga daya saing Indonesia di rantai pasok global. Menurutnya, investasi yang masuk harus selaras dengan prioritas nasional, sekaligus menjamin kerja layak bagi tenaga kerja Indonesia.
Sementara itu, perwakilan dunia usaha menyebut RBC sebagai investasi jangka panjang. Praktik bisnis yang menghormati HAM dinilai mampu menciptakan lingkungan kerja lebih aman, meningkatkan keterampilan pekerja, serta memperkuat kepercayaan mitra internasional.
Dukungan juga datang dari ILO melalui proyek Rantai Pasok Asia yang Tangguh, Inklusif, dan Berkelanjutan (RISSC). Program ini bertujuan membantu perusahaan mengurangi risiko ketenagakerjaan sekaligus membangun rantai pasok yang lebih resilien di tengah tantangan global.
Deklarasi ini menjadi sinyal kuat bahwa masa depan ekonomi Indonesia tak hanya ditopang oleh pertumbuhan, tetapi juga tanggung jawab sosial. Dengan kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan pekerja, praktik bisnis yang beretika diharapkan mampu menghadirkan manfaat jangka panjang bagi perusahaan, tenaga kerja, dan masyarakat luas. (Mur)
