KitaBogor – Pemerintah menegaskan penataan ruang wilayah harus menjadi fondasi utama pembangunan nasional agar berjalan terarah, adil, inklusif, dan berkelanjutan. Penegasan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dalam Town Hall Meeting Penguatan Penataan Ruang Wilayah di Jakarta, Senin (9/2/2026).
Menurut AHY, banyak persoalan pembangunan seperti banjir, kemacetan, kerusakan lingkungan, hingga konflik agraria berakar dari lemahnya perencanaan dan pengendalian tata ruang.
“Dalam pembangunan, tata ruang harus menjadi panglima. Perencanaan ruang harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum membangun infrastruktur apa pun,” tegasnya.
Ia menekankan, pembangunan tidak boleh melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan. Karena itu, tata ruang harus menjadi instrumen strategis yang mengarahkan seluruh program nasional.
AHY memaparkan empat agenda utama. Pertama, meningkatkan kualitas perencanaan yang lebih realistis, adaptif terhadap perubahan iklim, serta berbasis data kebencanaan. Kedua, memperkuat pengendalian pemanfaatan ruang melalui penegakan aturan yang konsisten. Ketiga, mempercepat digitalisasi dengan prinsip satu data dan satu peta agar tidak terjadi perbedaan persepsi antarinstansi. Keempat, mengintegrasikan tata ruang dengan sistem perencanaan pembangunan nasional.
Ia menegaskan, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) harus menjadi acuan utama program prioritas, mulai dari infrastruktur, perumahan, hingga transportasi, guna mencegah tumpang tindih proyek dan pemborosan anggaran.
Sinergi lintas kementerian, pemerintah daerah, hingga lembaga geospasial juga diperkuat untuk memastikan kebijakan berjalan selaras.
“Dengan pengelolaan tata ruang yang bertanggung jawab, pembangunan Indonesia akan lebih berkualitas,” pungkas AHY. (Mur)
