Kitabogor – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terus lakukan evaluasi dalam Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) demi pelayanan publik berjalan dengan lebih baik, effektif, transparan dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Dengan semangat itu Pemkot Bogor lakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) Mini Kompetisi pada e-katalog V.6 yang digelar Bagian PBJ di Hotel Grand Pajajaran, Bogor Utara, Rabu (26/11/2025).
Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asperbang), Hanafi, menegaskan bahwa peningkatan kualitas proses pengadaan sangat penting karena belanja pemerintah masih menjadi penopang utama pembangunan daerah.
“Mini kompetisi di e-katalog ini tujuannya mempercepat proses pengadaan supaya pekerjaan bisa selesai tepat waktu, kualitasnya baik, dan manfaatnya cepat dirasakan masyarakat,” ujar Hanafi.
Untuk itu, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diundang agar memahami jenis kegiatan yang dapat mengikuti mini kompetisi sehingga pengadaan menjadi lebih efisien dan efektif.
“Yang sudah menerapkan mini kompetisi baru dua OPD, yaitu Dinas PUPR dan Dinas Kesehatan. Semoga setelah bimtek ini, OPD lain dapat mengikuti demi mempercepat pelayanan kepada masyarakat,” tambahnya.
Kabag PBJ Setda Kota Bogor, Lia Kania Dewi menjelaskan, kegiatan evaluasi dan bimtek ini merupakan komitmen Pemkot Bogor dalam meningkatkan kapasitas aparatur sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan publik melalui sistem pengadaan yang lebih transparan dan akuntabel.
“Dengan mini kompetisi, proses pengadaan bisa berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan minim hambatan. Pada akhirnya, masyarakatlah yang mendapat manfaat, mulai dari percepatan pembangunan hingga ketersediaan layanan dasar,” ujar Lia.
Dia menambahkan, Hal tersebit sejalan dengan arah baru kebijakan pengadaan pemerintah melalui Perpres Nomor 46 Tahun 2025 dan aparatur agar mampu beradaptasi dengan sistem digital yang terbuka serta mendorong penggunaan produk dalam negeri.
“Kegiatan ini juga menyamakan persepsi dan meningkatkan koordinasi antar-PPK, pejabat pengadaan, dan pelaku usaha agar pengadaan pemerintah lebih konsisten dan sesuai hukum, sehingga tidak merugikan masyarakat,” tegasnya.
