Saturday, 24 October 2026
Home Bisnis dan Keuangan Investasi Berdampak Didorong untuk Atasi Kesenjangan Modal UMKM di Indonesia

Investasi Berdampak Didorong untuk Atasi Kesenjangan Modal UMKM di Indonesia

0
2
Investasi Berdampak Didorong untuk Atasi Kesenjangan Modal UMKM di Indonesia

KitaBogor – Sekitar 200 investor, pimpinan bisnis, dan perwakilan pemerintah berkumpul di Jakarta dalam Indonesia Impact Investment Summit 2026 pada 21 Oktober 2026. Forum yang diselenggarakan Indonesia Impact Alliance (IIA) bersama Kementerian PPN/Bappenas tersebut membahas upaya memperluas akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk usaha yang mendukung penghidupan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Kegiatan ini mendapat dukungan Pemerintah Australia melalui program Investing in Women dan KINETIK. Salah satu isu utama yang dibahas adalah kesenjangan pembiayaan bagi usaha yang membutuhkan modal antara US$100.000 hingga US$2 juta, atau kategori yang dikenal sebagai missing middle.

Menurut perkiraan IIA, kesenjangan pembiayaan untuk kelompok usaha tersebut mencapai US$50,8 miliar per tahun. Pemetaan ekosistem IIA pada 2024 menemukan bahwa 55% usaha yang disurvei membutuhkan pembiayaan dalam rentang tersebut. Namun, menurut laporan itu, sebagian besar dana investasi berdampak menetapkan nilai investasi minimum sekitar US$1 juta.

Kondisi tersebut membuat banyak usaha yang sedang berkembang kesulitan memperoleh modal yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas bisnisnya.

UMKM Berkontribusi Besar, Akses Modal Masih Menjadi Tantangan

UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data yang dikutip dalam siaran pers penyelenggara, sektor ini menyumbang sekitar 60% produk domestik bruto (PDB) dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja.

Meski memiliki kontribusi besar, pelaku usaha yang berada di antara skala mikro dan bisnis yang telah mapan masih menghadapi keterbatasan akses pembiayaan. Kebutuhan modal mereka kerap berada di atas kapasitas pembiayaan kecil, tetapi belum memenuhi persyaratan atau skala minimum sebagian investor.

Direktur Eksekutif Indonesia Impact Alliance, Atika Benedikta, mengatakan pembiayaan perlu disesuaikan dengan karakteristik operasional dan tahap pertumbuhan usaha. Menurutnya, penyedia modal lokal atau intermediaries dapat membantu menghubungkan pelaku usaha dengan investor yang memiliki skema pembiayaan sesuai kebutuhan.

“Melalui forum ini, kami ingin mempertemukan pemilik modal, investor, perantara pembiayaan, dan para pendukung ekosistem untuk berkolaborasi dalam memobilisasi modal, sehingga semakin banyak usaha berdampak dapat bertumbuh, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Atika.

Mendorong Investasi yang Inklusif Gender

Kesenjangan pembiayaan juga menjadi tantangan bagi usaha yang dipimpin perempuan. Dalam siaran persnya, IIA mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025 yang menyebut usaha yang dipimpin perempuan mencakup 64,5% UMKM di Indonesia.

Sementara itu, dokumen tersebut menyebut perempuan hanya mencakup 18,2% pengambil keputusan di sektor modal ventura Indonesia. Angka ini perlu dibaca sesuai sumber dan definisi yang digunakan dalam laporan terkait.

Investasi berperspektif gender mempertimbangkan aspek gender dalam proses pengambilan keputusan investasi. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memperluas kesempatan pendanaan bagi usaha yang dipimpin perempuan, mendorong kesetaraan, sekaligus membuka peluang keuntungan finansial bagi investor.

Bappenas Dorong Investasi untuk Pembangunan Berkelanjutan

Bappenas menilai investasi berdampak memiliki peran dalam mendukung pembiayaan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dalam siaran pers tersebut, kebutuhan pembiayaan berkelanjutan nasional diperkirakan mencapai US$1,7 triliun hingga US$8,7 triliun.

Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Leonardo A. A. Teguh Sambodo, mengatakan forum ini diharapkan tidak hanya memobilisasi modal swasta, tetapi juga mempercepat manfaat pembangunan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Ia menyebut Indonesia telah mencapai lebih dari 62% indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), sehingga kolaborasi dan solusi berbasis pasar diperlukan untuk menjawab kesenjangan yang masih ada.

Menurut Bappenas, penguatan ekosistem investasi dapat dilakukan melalui pembiayaan campuran, kolaborasi pentaheliks, dan mekanisme pengurangan risiko. Pemerintah juga mendorong pengembangan inovasi tahap awal, peningkatan kesiapan proyek untuk memperoleh pembiayaan, serta penyelarasan investasi swasta dengan prioritas pembangunan nasional.

Peluang investasi yang disoroti meliputi transportasi ramah lingkungan, energi terbarukan, usaha mikro, kesehatan, dan pendidikan.

Kesiapan Usaha Menjadi Perhatian Investor

Selain keterbatasan modal, kesiapan usaha untuk menerima investasi juga menjadi tantangan. COO Instellar Impact, Adisti Chandra, mengatakan penyelesaian program akselerator tidak otomatis membuat suatu usaha memenuhi kriteria investor.

Kinerja bisnis, tata kelola, skala usaha, dan besaran dampak yang dihasilkan dapat memengaruhi keputusan pendanaan. Karena itu, koordinasi antara pengelola program pendampingan dan investor diperlukan. Agar usaha dapat mempersiapkan diri sekaligus menemukan sumber pembiayaan yang sesuai.

Sementara itu, Chairperson of the GSG Impact Indonesia National Partner Advisory Board, Indra Darmawan, menegaskan. Bahwa investasi berdampak bertujuan menghasilkan keuntungan finansial sekaligus manfaat terukur bagi masyarakat dan lingkungan.

Melalui jaringan Global Steering Group (GSG) Impact dan IIA. Investor internasional diharapkan dapat lebih memahami karakteristik usaha di Indonesia serta kebutuhan modalnya. Indra menekankan pentingnya tindak lanjut berupa penilaian usaha dan pembahasan ketentuan pembiayaan setelah forum berlangsung.

Indonesia Impact Investment Summit 2026 menjadi ruang pertemuan berbagai pemangku kepentingan. Untuk membangun hubungan pendanaan yang lebih sesuai dengan kebutuhan usaha. Tantangan berikutnya adalah menerjemahkan dialog dan jejaring tersebut menjadi pembiayaan nyata bagi usaha yang mampu menciptakan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan. (Hen)

Previous articleTiga Dekade Nawakara, Hadirkan Edukasi Keamanan dan Lingkungan bagi Siswa SD
Next articleIndonesia Golf Festival 2026 Dibuka di ICE BSD, Hadirkan 120 Exhibitor