KitaBogor – Persoalan lingkungan di Kota Bogor dan Jakarta tidak bisa dipisahkan begitu saja. Aliran Sungai Ciliwung yang berhulu di wilayah Bogor, persoalan sampah, hingga pengendalian limpasan air menjadi isu yang menghubungkan kedua wilayah.
Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam kunjungan kerja Komisi D DPRD DKI Jakarta ke Balai Kota Bogor, Jumat (18/9/2026). Rombongan diterima langsung Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas sejumlah isu lingkungan, termasuk kebersihan Sungai Ciliwung, pengendalian air, pengelolaan sampah, hingga peluang kerja sama pemanfaatan fasilitas Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL).
Ciliwung Jadi Titik Keterhubungan Bogor dan Jakarta
Dedie mengatakan terdapat 13 kelurahan di Kota Bogor yang bersinggungan langsung dengan Sungai Ciliwung.
Menurutnya, kondisi di bagian hulu memiliki keterkaitan dengan wilayah Jakarta. Ketika status Bendung Katulampa berada pada level Siaga 1, aliran air dari Bogor dapat mencapai Jakarta dalam waktu sekitar delapan hingga 12 jam.
Karena itu, Pemerintah Kota Bogor menjalankan program Ciliwung Bersih untuk mengurangi potensi sampah yang terbawa aliran sungai menuju Jakarta.
“Kita memastikan tidak ada timbulan sampah baru yang kemudian masuk ke Ciliwung karena kita ada program Ciliwung Bersih. Karena itu adalah jalur air utama dari Bogor ke Jakarta, itu yang kami lakukan untuk mengurangi dampak,” ujar Dedie.
Pemkot Bogor menyebut lebih dari 60 persen sampah di Sungai Ciliwung telah berkurang. Selain menjaga kebersihan sungai, Kota Bogor juga memanfaatkan Sungai Ciliwung sebagai salah satu sumber air baku melalui Perumda Tirta Pakuan di wilayah Kabupaten Bogor.
Upaya tersebut menjadi bagian dari pengendalian kualitas air dari wilayah hulu hingga Bendung Katulampa dan aliran selanjutnya.
Menyiapkan Ruang untuk Menahan Air
Selain kebersihan sungai, pengendalian air juga menjadi perhatian. Dedie mengatakan Pemkot Bogor melakukan normalisasi sejumlah situ yang berfungsi sebagai kawasan tangkapan air.
Langkah tersebut ditujukan untuk menyediakan ruang tampungan atau “parkir air”, sehingga seluruh limpasan tidak langsung mengalir ke wilayah Jakarta ketika muka air meningkat.
Kota Bogor juga merencanakan pembangunan kawasan tangkapan air di wilayah Kedunghalang. Namun, lahan yang direncanakan berada di bawah kepemilikan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA).
Karena itu, Pemkot Bogor membuka peluang agar rencana tersebut dapat dikembangkan bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Persoalan Sampah Perlu Ditangani Bersama
Pembahasan lingkungan juga mencakup pengelolaan sampah. Kota Bogor menghadapi timbulan sampah sekitar 1.000 ton per hari.
Untuk mengurangi sampah yang masuk ke sungai maupun berakhir di tempat pemrosesan akhir, Pemkot Bogor menjalankan pemilahan dari sumber melalui TPS3R dan bank sampah.
Di bagian hilir, pengelolaan dilakukan melalui sistem controlled landfill. Pada saat yang sama, pembangunan fasilitas PSEL Bogor Raya 1 di Galuga telah dimulai. Pemkot Bogor juga menyiapkan PSEL Bogor Raya 2 di Kayumanis. Pemkot sebelumnya menyebut fasilitas PSEL Bogor Raya 1 memiliki kapasitas pengolahan hingga 1.500 ton sampah per hari, sementara PSEL Bogor Raya 2 disiapkan untuk memperkuat kapasitas pengelolaan sampah Kota Bogor.
Dedie kemudian membuka peluang agar wilayah DKI Jakarta yang berdekatan dengan Bogor dapat ikut memanfaatkan fasilitas tersebut.
“Permasalahan sampah ini harus ada sinergi dan kolaborasi yang kuat. Bagaimana sampah yang ditimbulkan dari rumah tangga dan industri tidak semuanya ditumpuk,” ujar Dedie.
Ia mengatakan Pemkot Bogor telah menyiapkan lahan seluas 6,5 hektare dengan rencana dukungan akses jalan baru.
“Kami coba bantu wilayah sekitar, karena sampah ini tidak bisa ditanggulangi sendiri, perlu kolaborasi dan sinergi,” lanjutnya.
DPRD DKI Jakarta Sambut Peluang Kerja Sama
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, menyambut baik pembahasan tersebut.
Menurut Yuke, pengalaman Bogor dalam menjalankan sejumlah tahapan pengelolaan lingkungan dapat menjadi bahan untuk memperkuat langkah di Jakarta, terutama dalam pengelolaan sampah dari bagian tengah hingga hilir.
“Saya melihat perkembangan Bogor ini sangat luar biasa. Terkait persampahan dan lingkungan hidup, saya melihat Bogor sudah melakukan berbagai tahapan dan langkah. Sehingga kita juga harus melakukan langkah di tengah dan di hilir,” ungkapnya.
Yuke mengatakan Jakarta juga telah menjalankan berbagai upaya untuk mencegah sampah masuk ke sungai dan mengembangkan pengolahan sampah. Namun, menurutnya, masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu dibenahi bersama.
“Sehingga memang ini ada hal-hal yang tetap harus kita benahi bersama. Gambaran tadi betul-betul itu yang kita hadapi bersama antara Bogor dan Jakarta,” ujarnya.
Pertemuan tersebut memperlihatkan bahwa pengelolaan lingkungan di wilayah Bogor dan Jakarta memiliki persoalan yang saling berkaitan. Karena itu, pengendalian aliran sungai, pengelolaan sampah, dan pengembangan infrastruktur lingkungan membutuhkan koordinasi lintas wilayah. (Mur)
