KitaBogor – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas resmi meluncurkan Angka Indeks Modal Manusia (IMM) 2025 sekaligus Buku Pedoman Penghitungan IMM 2025.
IMM menjadi instrumen baru dalam mengukur pembangunan manusia di Indonesia. Indeks tersebut telah diadopsi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan menggantikan posisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai salah satu dari tiga indeks utama pembangunan nasional.
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas, Pungkas Bahjuri Ali, mengatakan pembangunan manusia menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan Indonesia yang berkualitas.
Menurutnya, pemerintah membutuhkan instrumen yang tidak hanya menggambarkan capaian pembangunan manusia saat ini, tetapi juga mampu menunjukkan potensi produktivitas manusia pada masa mendatang.
“Pembangunan manusia merupakan fondasi untuk membangun Indonesia sehat. Karena itu kita tidak hanya memerlukan ukuran yang menggambarkan capaian pembangunan, tetapi juga ukuran yang dapat memberikan potensi produktivitas manusia di masa depan,” ujar Pungkas dalam acara peluncuran IMM di Jakarta, Senin (31/8/2026).
Berdasarkan pengukuran perdana, nilai baseline IMM Indonesia pada 2025 berada di angka 0,562. Artinya, anak-anak yang lahir saat ini diperkirakan ketika dewasa dan memasuki usia produktif baru mampu mencapai sekitar 56 persen dari potensi produktivitas maksimalnya.
Pungkas menyebut angka tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Indonesia untuk terus meningkatkan kualitas pembangunan manusia.
“Ini menggambarkan bahwa masih banyak potensi yang perlu dikembangkan. Ada sekitar hampir 44 persen yang belum dimanfaatkan,” katanya.
Pemerintah kemudian menetapkan target peningkatan IMM secara bertahap hingga mencapai 0,73 pada 2045, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.
Nilai 0,73 tersebut merepresentasikan rata-rata indeks modal manusia yang dimiliki negara-negara maju saat ini.
Fokus pada Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Gizi
Pungkas menjelaskan IMM memiliki perbedaan mendasar dengan IPM, terutama dari sisi metodologi dan indikator yang digunakan.
Jika IPM lebih banyak menggambarkan aspek cakupan atau coverage, IMM dirancang untuk melihat kualitas pembangunan manusia secara lebih mendalam.
IMM mencakup tiga pilar utama, yakni pendidikan, kesehatan, dan gizi.
Dalam sektor pendidikan, misalnya, pengukuran tidak hanya melihat tingkat partisipasi sekolah, tetapi juga mempertimbangkan kualitas pembelajaran yang diterima peserta didik.
“Kalau sekarang misalnya sudah mengukur prevalensi sekaligus nilai kualitas pembelajaran. Sehingga pendidikan tidak hanya dinilai dari coverage (cakupan), tapi juga kualitas pembelajaran,” jelas Pungkas.
IMM merupakan hasil adaptasi dari Human Capital Index (HCI) yang dikembangkan Bank Dunia. Namun, indikator dan metodologinya telah disesuaikan dengan karakteristik data nasional serta kebutuhan perencanaan pembangunan jangka panjang Indonesia.
Penyusunan IMM 2025 dilakukan melalui kajian dan konsultasi dengan berbagai kementerian, lembaga, akademisi, serta mitra pembangunan.
Sejumlah pihak yang terlibat antara lain Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Badan Pusat Statistik (BPS), BPJS Kesehatan, akademisi, dan Bank Dunia.
Daerah Diminta Integrasikan IMM ke Dalam Perencanaan
Seiring masuknya IMM sebagai instrumen dalam RPJP dan RPJMN, pemerintah daerah juga diminta mengintegrasikan indikator tersebut ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Pungkas mengatakan IMM perlu diterjemahkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Pemerintah daerah juga perlu menerjemahkan dan harus menerjemahkan (IMM) ke dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota,” tegasnya.
Bappenas turut menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak yang mendukung pengembangan IMM, di antaranya Tanoto Foundation, INOVASI, dan Bank Dunia.
Apresiasi juga diberikan kepada BPS yang berperan dalam menghasilkan pengukuran IMM melalui survei yang dilaksanakan lembaga tersebut.
Dengan hadirnya IMM, pemerintah berharap pengukuran pembangunan manusia ke depan tidak berhenti pada seberapa luas akses masyarakat. Terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, tetapi juga mampu menunjukkan kualitas modal manusia serta potensi produktivitas generasi mendatang. (Mur)
