KitaBogor – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor memperkuat upaya pengentasan kemiskinan dengan pendekatan berbasis data dan spasial hingga tingkat keluarga.
Langkah tersebut dilakukan atas arahan Bupati Bogor Rudy Susmanto untuk memastikan berbagai program pemerintah benar-benar tepat sasaran dan mampu menangani persoalan masyarakat secara lebih menyeluruh.
Mewakili Bupati Bogor, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, mengatakan kemiskinan tidak bisa ditangani secara parsial. Sebab, satu keluarga yang masuk kategori miskin bisa saja menghadapi berbagai persoalan lain yang saling berkaitan.
Persoalan tersebut antara lain rumah tidak layak huni, sanitasi, kesehatan, stunting, hingga pengangguran.
“Dalam benak saya, kita perlu bermain secara spasial. Artinya, kita berbicara mengenai lokus atau lokasi secara jelas,” ujar Ajat saat Rapat Koordinasi Pengentasan Kemiskinan di Pendopo Bupati Bogor, Selasa (11/8/2026).
Menurut Ajat, data kemiskinan perlu dipadukan dengan data berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Dengan begitu, pemerintah dapat mengetahui kondisi setiap keluarga secara lebih lengkap.
Misalnya, pemerintah dapat melihat apakah keluarga miskin tinggal di kawasan kumuh atau rumah tidak layak huni, bagaimana kondisi sanitasi, apakah terdapat anggota keluarga yang mengalami TBC atau stunting, hingga apakah terdapat anggota keluarga yang menganggur.
Pemetaan tersebut dinilai penting agar program intervensi pemerintah dapat dilakukan berdasarkan prinsip by name by address.
“Setiap rupiah yang kita keluarkan harus memiliki korelasi yang jelas terhadap penyelesaian permasalahan kemiskinan,” katanya.
Penanganan Tidak Hanya Soal Kemiskinan
Ajat memberikan gambaran bahwa satu keluarga bisa menghadapi beberapa persoalan sekaligus.
Ketika sebuah keluarga masuk kategori miskin dan pada saat yang sama memiliki anggota keluarga yang menganggur, tinggal di rumah tidak layak huni, memiliki sanitasi buruk, atau menghadapi persoalan kesehatan seperti TBC dan stunting, maka penanganannya tidak cukup hanya melalui satu program.
Intervensi pemerintah perlu dirancang secara terpadu agar berbagai persoalan tersebut dapat ditangani secara bertahap.
“Harapannya, ketika satu keluarga kita intervensi, bukan hanya kemiskinannya yang selesai, tetapi persoalan TBC, stunting, pengangguran, kondisi rumah, sanitasi, dan persoalan lainnya juga dapat ditangani secara bertahap dan terukur,” ungkapnya.
Pendekatan ini membuat penanganan kemiskinan tidak hanya berorientasi pada jumlah warga miskin, tetapi juga melihat kondisi lingkungan dan persoalan yang berada di sekitar keluarga tersebut.
Libatkan Banyak Perangkat Daerah
Untuk mendukung pendekatan tersebut, Pemkab Bogor melibatkan berbagai perangkat daerah dan instansi yang berkaitan dengan penanganan kemiskinan.
Sektor yang dilibatkan cukup luas, mulai dari statistik, kependudukan, sosial, kesehatan, pendidikan, ekonomi, pertanian, hingga penataan kawasan.
Keterlibatan lintas sektor diperlukan karena persoalan kemiskinan memiliki banyak dimensi dan tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu perangkat daerah.
Pemkab Bogor juga mendorong agar hasil pemetaan tidak berhenti menjadi data atau angka. Data tersebut harus diterjemahkan menjadi program dan kegiatan yang benar-benar dapat dijalankan.
Setiap program diharapkan memiliki informasi yang jelas, mulai dari lokasi pelaksanaan, penerima manfaat, bentuk intervensi, hingga kebutuhan anggarannya.
“Harapannya, hasil akhirnya bukan hanya berupa data, tetapi menjadi sebuah produk yang konkret. Program atau kegiatan apa yang diperlukan, lokasinya di mana, siapa penerima manfaatnya, kemudian berapa kebutuhan anggarannya,” tambah Ajat.
Dengan pendekatan berbasis data dan spasial tersebut, Pemkab Bogor berharap penanganan kemiskinan dapat dilakukan secara lebih terarah dan terukur.
Data yang terintegrasi juga diharapkan membantu pemerintah menentukan wilayah dan keluarga yang menjadi prioritas intervensi.
Selain itu, hasil pemetaan dapat menjadi dasar dalam mengkomunikasikan kebutuhan program dan anggaran kepada perangkat daerah maupun DPRD Kabupaten Bogor.
Dengan demikian, setiap program yang dijalankan diharapkan tidak hanya menyentuh persoalan kemiskinan secara umum, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di lokasi dan keluarga yang menjadi sasaran. (Mur)
