KitaBogor – Peluang besar terbuka bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk menjadi bagian dari rantai pasok pemerintah. Melalui sinergi yang semakin kuat antara LKPP dan Kadin Indonesia, akses UMKM terhadap belanja pemerintah senilai sekitar Rp1.000 triliun per tahun terus diperluas.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Indonesia Procurement Forum & Expo (IPFE) 2026 dan Indonesian Catalogue Expo & Forum (ICEF) yang menjadi ajang bertemunya pemerintah, dunia usaha, investor, hingga asosiasi profesi.
Kepala LKPP Sarah Sadiqa menjelaskan bahwa pengadaan pemerintah kini menjadi instrumen strategis pembangunan nasional. Karena itu, LKPP terus membenahi sistem e-Katalog agar semakin transparan, kompetitif. Dan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi penyedia barang dan jasa, termasuk UMKM.
Selain memperkuat sistem pengadaan digital, pemerintah juga mengembangkan sistem pembayaran elektronik. Agar pelaku UMKM memperoleh kepastian pembayaran yang lebih cepat dan mampu menjaga arus kas usaha mereka.
Di sisi lain, Kadin Indonesia menyiapkan berbagai pelatihan bagi pelaku usaha agar siap menjadi mitra pemerintah. Sekaligus memperluas peluang ekspor melalui program pembinaan yang berkelanjutan.
Menurut Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perdagangan Juan Permata Adoe, belanja pemerintah harus menjadi penggerak ekonomi daerah sehingga manfaatnya dapat dirasakan UMKM di seluruh Indonesia.
Kolaborasi ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem pengadaan yang semakin inklusif, memperkuat industri nasional, sekaligus meningkatkan daya saing pelaku usaha Indonesia. (Mur)
